TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN SEBESAR RP306,69 TRILIUN
Presiden RI, Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi belanja negara dengan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan ini berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan difokuskan pada belanja operasional yang dinilai tidak prioritas.
Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengatur lebih lanjut tentang implementasi penghematan belanja pada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah.
Dirangkum dari berbagai sumber berikut rincian efisiensi anggaran yang ditargetkan Prabowo Subianto.
Berdasarkan Inpres tersebut, penghematan terdiri dari dua sektor utama:
| Sektor | Total Penghematan |
| Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) | Rp256,1 triliun |
| Transfer ke Daerah (TKD) | Rp50,59 triliun |
| Total | Rp306,69 triliun |
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)
- Total Penghematan: Rp256,1 triliun
Fokus Penghematan:
- Belanja perkantoran
- Pemeliharaan
- Perjalanan dinas
- Bantuan pemerintah
- Pembangunan infrastruktur
- Pengadaan peralatan dan mesin
- Belanja yang Tidak Dikurangi: Belanja pegawai dan bantuan sosial tetap dipertahankan.
TRANFER KE DAERAH (TKD)
- Total Penghematan: Rp50,59 triliun
Fokus Penghematan:
- Pembatasan belanja seremonial
- Pengurangan anggaran kajian dan studi banding
- Pengurangan anggaran pencetakan, publikasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD)
- Pemangkasan perjalanan dinas hingga 50%
- Pembatasan honorarium dengan pengaturan jumlah tim dan besaran pembayaran
Diagram berikut menggambarkan porsi penghematan anggaran secara visual:
Sebagai tindak lanjut dari Inpres ini, pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk:
Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana efisiensi dan mengajukan revisi anggaran ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) paling lambat 14 Februari 2025.
Pemerintah Daerah menyesuaikan APBD sesuai dengan pengurangan TKD, dengan tetap mengutamakan pelayanan publik.
Kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran ini, menurut pemerintah bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif serta mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penghematan ini, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola keuangan negara tanpa mengorbankan sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. (Sumber: Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, kompas, infobanknews, detiknews)
