PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN DI ERA PILKADA 2024 |
Penyusunan APBD Perubahan di era Pilkada 2024 adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Selain harus mempertimbangkan dinamika politik yang sedang berlangsung, pemerintah daerah juga harus tetap fokus pada kebutuhan masyarakat dan menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan ini harus mendapat pengawasan yang ketat dari berbagai komponen dan elemen masyarakat.
Berikut ini beberapa tantangan dalam penyusunan APBD Perubahan di tahun Pilkada, antara lain:
* Menghindari politisasi anggaran.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa APBD Perubahan disusun dengan mempertimbangkan kepentingan publik jangka panjang, bukan hanya kepentingan politik jangka pendek.
* Transparansi dan akuntabilitas.
Dalam situasi politik yang sensitif, transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
* Pengawasan yang lebih ketat.
Pengawasan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran selama proses Pilkada.
Biasanya, poses penyusunan APBD Perubahan di tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memunculkan dinamika tersendiri karena adanya potensi tumpang tindih antara kepentingan politik dan kebutuhan publik.
Diketahui, APBD Perubahan adalah instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan yang telah ditetapkan di awal tahun dengan perubahan yang terjadi di tengah tahun. Dalam konteks Pilkada, penyusunan APBD Perubahan kerap menjadi sorotan karena dugaan adanya potensi politisasi anggaran.
Era Pilkada bisa mempengaruhi prioritas alokasi anggaran, di mana partai politik (parpol) dapat memanfaatkan anggaran untuk memperkuat elektabilitas mereka. Dan kepentingan politik jangka pendek lainnya dalam pembiayaan, misalnya APBD Perubahan untuk membiayai proyek-proyek populis yang dapat menarik simpati. Proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan program ekonomi sering kali diutamakan karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.
Meskipun Pilkada menjadi fokus utama, kondisi ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 masih membutuhkan perhatian besar, untuk pemulihan ekonomi. APBD Perubahan menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan prioritas anggaran agar dapat memulihkan sektor-sektor ekonomi yang terdampak, seperti pariwisata, UMKM, dan layanan kesehatan.
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di tahun Pilkada harus dihadapi dengan cermat, jangan sampai terjadi ketimpangan alokasi anggaran.Terjadinya potensi penyalahgunaan anggaran menjadi salah satu risiko yang sering disorot. Dana APBD Perubahan bisa saja digunakan secara tidak tepat oleh oknum-oknum tertentu. Hingga peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan.
Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan anggaran menjadi hal yang sangat krusial di tahun Pilkada 2024 ini.
